Hak Atas Tanah
Menampilkan hasil pencarian Hak Atas Tanah
Sejumlah 9
Keputusan Gubernur Nomor 028.3/60 Tahun 2023
Tentang Persetujuan Penghapusan Hak Atas Tanah Daerah Irigasi Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Keputusan Gubernur Nomor 028.3/163 Tahun 2023
Tentang Persetujuan Penghapusan Hak Atas Tanah Daerah Irigasi Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Wonosobo
Keputusan Gubernur Nomor 028.3/156 Tahun 2023
Tentang Persetujuan Penghapusan Hak Atas Tanah Daerah Irigasi Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Semarang
Keputusan Gubernur Nomor 028.3/146 Tahun 2023
Tentang Persetujuan Penghapusan Hak Atas Tanah Daerah Irigasi Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Klaten
Keputusan Gubernur Nomor 028.3/144 Tahun 2023
Tentang Persetujuan Penghapusan Hak Atas Tanah Daerah Irigasi Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Brebes
Keputusan Gubernur Nomor 028.3/143 Tahun 2023
Tentang Persetujuan Penghapusan Sebagian Hak Atas Tanah Daerah Irigasi Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Yang Terletak Di Kabupaten Kebumen
Keputusan Gubernur Nomor 028.3/140 Tahun 2023
Tentang Persetujuan Penghapusan Sebagian Hak Atas Tanah Daerah Irigasi Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Yang Terletak Di Kabupaten Karanganyar
Keputusan Gubernur Nomor 028.3/139 Tahun 2023
Tentang Persetujuan Penghapusan Sebagian Hak Atas Tanah Daerah Irigasi Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Yang Terletak Di Kabupaten Temanggung
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995
Tentang UANG PERANGSANG PEMUNGUTAN BEAYA HAK ATAS TANAH NEGARA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.
